Detail Cantuman Kembali
JURNAL YUSTIKA : MEDIA HUKUM DAN KEADILAN. VOL. 10. NO. 2, DESEMBER 2007
VOL. 10. NO. 2, DESEMBER 2007
INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM
AMDAL
POLITIK
HUKUM
OTONOMI DAERAH
LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN
REFORMASI
HUBUNGAN HUKUM DAN POLITIK
PEENERAPAN SUBROGASI
SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI
PEREMPUAN
KOMISI YUDISIAL
NEGARA BERKEMBANG
PUTUSAN ARBITRASE ASING
KONVENSI NEW YORK 1958
FAKTOR KRIMINOGENIK
KEJAHATAN NARKOTIKA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PARATE EXENCITIE
INKONSENSUS
KONFLIK NORMA
KESESATAN PENALARAN
PEMBUKTIAN TERBALIK
IZIN
PEMBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
PENYELESAIAN KRISIS EKONOMI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK
SELF-EXECUTING TREATY
SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WTO
DOKUMEN HUKUM
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN
PENEGAKAN HUKUM
AMDAL
POLITIK
HUKUM
OTONOMI DAERAH
LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN
REFORMASI
HUBUNGAN HUKUM DAN POLITIK
PEENERAPAN SUBROGASI
SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI
PEREMPUAN
KOMISI YUDISIAL
NEGARA BERKEMBANG
PUTUSAN ARBITRASE ASING
KONVENSI NEW YORK 1958
FAKTOR KRIMINOGENIK
KEJAHATAN NARKOTIKA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PARATE EXENCITIE
INKONSENSUS
KONFLIK NORMA
KESESATAN PENALARAN
PEMBUKTIAN TERBALIK
IZIN
PEMBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
PENYELESAIAN KRISIS EKONOMI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK
SELF-EXECUTING TREATY
SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WTO
DOKUMEN HUKUM
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN
NONE
Prodi S1 Ilmu Hukum
INDONESIA
FH-UNIVERSITAS SURABAYA
2007
SURABAYA
ii, 168p.; 29cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...