Detail Cantuman Kembali
JURNAL KEADILAN, VOL. 4. NO. 2, 2005
VOL. 4. NO. 2, 2005
PEMERINTAHAN
INDONESIA
TINDAK PIDANA
HUKUM PIDANA
PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMBERANTASAN KORUPSI
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
OVERHEIDSBELEID
UU NO. 26 TAHUN 2000
ILMU HUKUM PIDANA
AKUNTABEL
ASAS RETROAKTIF
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TANGGUNG JAWAB PIDANA
INSTITUSI KEPOLISIAN
KEWENANGAN INSTITUSIONAL
CONSTITUTIONAL REVIEW
ILLEGAL
UNREGULATED
UNREPORTED FISHING
PENGADILAN PERIKANAN
INDONESIA
TINDAK PIDANA
HUKUM PIDANA
PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMBERANTASAN KORUPSI
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
OVERHEIDSBELEID
UU NO. 26 TAHUN 2000
ILMU HUKUM PIDANA
AKUNTABEL
ASAS RETROAKTIF
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TANGGUNG JAWAB PIDANA
INSTITUSI KEPOLISIAN
KEWENANGAN INSTITUSIONAL
CONSTITUTIONAL REVIEW
ILLEGAL
UNREGULATED
UNREPORTED FISHING
PENGADILAN PERIKANAN
NONE
Prodi S1 Ilmu Hukum
INDONESIA
PUSAT KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN
2005
JAKARTA
iii, 101p.; ilus.; 29cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...