Detail Cantuman Kembali
JURNAL DINAMIKA HUKUM, VOL.11, NO.1, JANUARI 2011
- Bagikan:
Vol.11, No.1, Januari 2011
None
HAK ASASI MANUSIA
HUKUM
PERDAGANGAN DAERAH PERBATASAN
SISTEM HUKUM
PLURALISME HUKUM
REKRONTRUKSI
POLA PIKIR HAKIM
PERKARA KORUPSI
HUKUM PROGRESIF
MODEL
KESETARAAN JENDER
KEPALA KELUARGA
TERSANGKA
HUMAN RIGHTS
DEMOCRATIC SOCIETY AND LEGAL SYNCHRONIZATION
INVESTASI
PENANAMAN MODAL ASING
PMA
KEWENANGAN MK
IMPEACHMENT
PENGUASAAN TANAH
HAK MASYARAKAT ADAT
HUKUM ADAT
DAERAH KEPULAUAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH KHUSUS
IMPLIKASI HUKUM
PENGELOLAAN PBB
ORDE BARU
ERA REFORMASI DAN KEBEBASAN PERS
LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM PERIZINAN
WISATA RUANG ANGKASA
TERRORISME
ISU GLOBAL
POLUGRI AS
KEPENTINGAN POLITIK
EKONOMI DAN IDEOLOGI AS
PERAWATAN TERSANGKA
PERIZINAN TERPADU
REFORMASI BIROKRASI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
BUDAYA BIROKRASI
PENGAKUAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDAERAHAN
HUKUM
PERDAGANGAN DAERAH PERBATASAN
SISTEM HUKUM
PLURALISME HUKUM
REKRONTRUKSI
POLA PIKIR HAKIM
PERKARA KORUPSI
HUKUM PROGRESIF
MODEL
KESETARAAN JENDER
KEPALA KELUARGA
TERSANGKA
HUMAN RIGHTS
DEMOCRATIC SOCIETY AND LEGAL SYNCHRONIZATION
INVESTASI
PENANAMAN MODAL ASING
PMA
KEWENANGAN MK
IMPEACHMENT
PENGUASAAN TANAH
HAK MASYARAKAT ADAT
HUKUM ADAT
DAERAH KEPULAUAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH KHUSUS
IMPLIKASI HUKUM
PENGELOLAAN PBB
ORDE BARU
ERA REFORMASI DAN KEBEBASAN PERS
LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM PERIZINAN
WISATA RUANG ANGKASA
TERRORISME
ISU GLOBAL
POLUGRI AS
KEPENTINGAN POLITIK
EKONOMI DAN IDEOLOGI AS
PERAWATAN TERSANGKA
PERIZINAN TERPADU
REFORMASI BIROKRASI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
BUDAYA BIROKRASI
PENGAKUAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDAERAHAN
None
Prodi S1 Ilmu Hukum
INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
2011
PURWOKERTO
LOADING LIST...
LOADING LIST...
